Pastikan Manfaat bagi Sektor Produktif, Gus Rivqy Minta Pengawasan Ketat terhadap Kebijakan Deregulasi
Jakarta, Portal Jawa Timur – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim menyambut baik langkah pemerintah mengumumkan paket kebijakan deregulasi sebagai strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan yang ketat di lapangan.
Baca Juga: Fraksi PKB DPRD Jember Heran Guru Tak Libur Usai UAS dan Ujian Semester
“Paket deregulasi ini punya potensi besar untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau tidak diawasi dengan benar, bisa disalahgunakan dan justru merugikan sektor-sektor yang ingin dilindungi,” ujar Gus Rivqy dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/6).
Baca Juga: Komisi D DPRD Jember Minta Pendirian Sekolah Rakyat Tak Mematikan Sekolah Swasta
Paket kebijakan tersebut mencakup pelonggaran impor untuk sepuluh kategori komoditas strategis, termasuk produk kehutanan, pupuk bersubsidi, bahan baku plastik, hingga sepeda roda dua dan tiga. Selain itu, pemerintah juga menyederhanakan perizinan usaha waralaba, melalui Permendag Nomor 25 Tahun 2025.
Gus Rivqy menekankan perlunya keseimbangan antara keterbukaan impor dan keberlangsungan sektor industri nasional. Ia meminta pemerintah melakukan kajian dampak secara menyeluruh terkait pelonggaran pada komoditas tertentu, khususnya produk kehutanan yang mencakup 441 HS code.
“Jangan sampai deregulasi ini membuka celah masuknya barang impor yang justru melemahkan industri dalam negeri. Pemerintah perlu transparan dalam menjelaskan alasan dan manfaat deregulasi tiap komoditas,” ucap legislator asal Dapil Jawa Timur IV ini.
Terkait kemudahan perizinan waralaba, Gus Rivqy menilai langkah ini sangat tepat dalam konteks pemberdayaan UMKM. Selama ini, banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang kesulitan mengakses legalitas karena prosedur yang rumit dan memakan waktu lama.
“Penyederhanaan perizinan adalah angin segar bagi pelaku UMKM. Dengan kemudahan ini, usaha waralaba lokal bisa berkembang lebih cepat dan membuka lapangan kerja baru,” imbuhnya.
Lebih jauh, Gus Rivqy mendorong agar pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang dirilis harus menyentuh sektor riil dan masyarakat menengah ke bawah.
“Kebijakan bukan sekadar angka makro ekonomi. Ia harus memberi efek langsung ke dapur rakyat kecil,” pungkasnya (Jbr-1/AAR).
