Jember, Portal Jawa Timur – Sunarsi Khoris. Nama ini tak asing lagi di kalangan Nahdliyin. Pasalnya, Khoris, sapaan akrabnya, dua periode menjadi Ketua Fatayat NU Kencong Kabupaten Jember. Dan sampai saat ini pun ia masih aktif di kepengurusan Fatayat NU dan Muslimat NU Cabang Kencong.
Baca Juga: Nur Yasin, Sosok yang Kalem Itu Telah Tiada
“Cuma sekarang saya bukan ketua lagi karena saya juga di politik,” ujarnya di Jember, Jumat (7/6/2024).
Ya, Khoris memang aktif di politik, bahkan sejak hampir 10 tahun yang lalu, tepatnya sejak terpilih sebagai anggota legislatif lewat PKB dalam pileg tahun 2014. Wanita kelahiran Jember 1 Desember 1971 ini, termasuk srikandi politik yang tangguh.
Baca Juga: Fraksi PKB DPRD Jember Heran Guru Tak Libur Usai UAS dan Ujian Semester
Betapa tidak, di tengah persaingan antar caleg yang semakin tajam, Khoris selalu unggul. Ia sudah dua periode menjadi anggota Dewan. Dan dalam pileg tahun 2024 ini, Khoris lagi-lagi dipercaya rakyat untuk duduk di kursi DPRD Jember.
Jika tak ada aral melintang dan pada Agustus 2024 nanti, ia dilantik sebagai anggota DPRD Jember, berarti ia tiga periode jadi anggota Dewan.
Kendati demikian, wanita yang tinggal di Jember Selatan, tepatnya di Desa/Kecamatan Gumukmas ini mengaku belum puas menjadi wakil rakyat. Pasalnya, ia belum bisa memperjuangkan kepentingan perempuan secara maksimal.
“Sebagai anggota Dewan, Saya masih merasa punya hutang karena belum maksimal memperjuangkan perempuan,” tambah Khoris.
Menurutnya, keterwakilan perempuan di keanggotaan DPRD Jember persentasenya kecil, maka konsekuensinya suara perempuan kurang didengar, aspirasi-aspirasi yang terkait dengan kepentingan perempuan, kurang menggema. Berteriak sekencang apapun, kerap kali hanya ‘viral’ sebentar untuk kemudian lenyap ditelan waktu.
“Tapi kalau wakil perempuan agak banyak mungkin lain cerita, usulan-usulan kita bisa didengar di gedung Dewan,” tambahnya.
Sekretaris Komisi A DPRD Jember itu mengaku yakin, meskipun perempuan anggota legislatif di Dewan berbeda komisi, bahkan berbeda latar belakang partainya, namun jika berbicara kepentingan perempuan, diyakini sama dan sebangun.
Maka jika program yang diajukan menyangkut kepentingan perempuan secara umum, Khoris yakin semua perempuan legislator satu suara.
“Karena perempuan itu rasa persaudaraannya tinggi,” ungkapnya.
Khoris menambahkan, sesungguhnya pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk berkarir di bidang politik.
Katanya, Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum jelas menyatakan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen sekurang-kurangnya 30 persen.
“Namun ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh kaum perempuan,” jelasnya.
Walaupun demikian, Khoris tak patah semangat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Tak ada kata lelah bagi tokoh Fatayat NU Kencong ini untuk berusaha mengakomodasi aspirasi perempuan. Paling tidak, kelak ada keperbihakan anggaran untuk kegiatan perempuan sehingga program-program perempuan bisa terlaksana dengan baik.
“Sangat keliru jika meremehkan perempuan. Dalam struktur politik, suara perempuan di Jember adalah mayoritas,” pungkasnya.
Sekadar diketahui bahwa jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Jember periode 2019-2024, hanya 9 orang di antara 50 legislator. Itu berarti jumlah legislator perempuan kurang dari 20 persen. Fraksi PKB menyumbang legislator terbanyak, yakni 3 orang. Sedangkan Fraksi Partai NasDem, Gerindra, PDI Perjuanan, PKS, PPP, dan Perindo masing-masing hanya menyumbang 1 legislator perempuan (Jbr-1/AAR).
