Jadi Narsum Sosialisasi Penanganan Konflik, Holil Asy’ari Paparkan 6 Langkah Mengatasi Konflik Sosial
Jember, Portal Jawa Timur – Konflik sosial kerap terjadi di tanah air. Dan seakan tak pernah habis: di satu tempat bisa diatasi, tapi muncul di tempat lain mungkin dengan latar belakang berbeda.
Baca Juga: Ra Holil, Anggota Pansus Pilkada DPRD Jember Sang Inisiator Sumpah
Menurut anggota Komisi A DPRD Jember, HM. Holil Asy’ari, konflik sosial terkadang dilatar belakangi oleh persoalan yang remeh temeh. Namun karena isunya dibumbui sedemikian rupa, maka konflik bisa menjadi bara api yang meluluhlantakkan segala-galanya.
Baca Juga: Ra Holil, Sosok di Balik Sukses Membaurnya NU-Muhammadiyah di Masjid As-Salam Surya Milenia Jember
Ra Holil, sapaan akrabnya, secara umum mengungkapkan ada 3 hal yang melatar belakangi timbulnya konflik sosial.
“Yaitu akibat ketimpangan, sentimen politik, dan kurangnya dialog,” ujar Ra Holil, sapaan akrabnya, saat menjadi narasumber (narsum) dalam Sosialisasi Penanganan Konflik di Kantor Kelurahan Tegalbesar Kecamatan Sumbersari, Senin (22/7/2025).
Ketua Fraksi Golkar Amanah tersebut menambahkan, legislator mesti berkontribusi untuk meredam terjadinya konflik sosial. Katanya, dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, legislator dapat berperan penting dalam mengatasi konflik sosial.
“Yakni untuk mewujudkan harmoni sosial di masyarakat menjamin keadilan sosial dalam perlindungan kelompok rentan, dan mencegah secara dini terjadinya konflik,” ujarnya.
Ra Holil memaparkan 6 strategi untuk memadamkan adanya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat, yang itu terkait dengan fungsi legislator.
Pertama, legislasi responsif dan inklusif. Yakni mendorong perda berbasis aspirasi masyarakat, menjamin hak kelompok minoritas dan masyarakat adat, menghindari regulasi yang memicu diskriminasi atau ketimpangan.
Kedua, pengawasan terhadap ketimbangan. Mengawasi kebijakan daerah yang berdampak pada stabilitas sosial, dan mendorong keadilan dalam distribusi pelayanan publik.
“Dan mencegah kecemburuan sosial melalui pengawasan anggaran,” jelasnya
Ketiga, mediasi dan dialog sosial. Kata Ra Holil, legislator hendaknya menjadi jembatan komunikasi bagi kelompok-kelompok yang berselisih.
“Dan memediasi konflik sebelum berkembang menjadi krisis,” ungkapnya.
Keempat, kemitraan strategis. Yaitu bersinergi dengan Forkopimda, tokoh agama, adat pemuda, ormas dan LSM, mendukung sosialisasi damai dan menggelar pelatihan resolusi konflik.
Kelima, penguatan fungsi anggaran. Wujudnya adalah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan toleransi dan pelatihan manajemen konflik.
“Dan memfasilitasi pemberdayaan ekonomi kelompok rawan konflik,” ungkapnya.
Keenam adalah edukasi politik damai. Yakni mendorong partisipasi damai dan menangkal ujaran kebencian serta mencegah provokasi dan politik identitas di media sosial.
“Damai itu dibangun bukan ditemukan, dimulai dari hati yang bersedia mendengar dan memahami. Satu kata yang menenangkan dapat meredakan ribuan kata yang memicu pertikaian,” pungkas Ra Holil.
Acara tersebut digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember, dengan mengusung tema Strategi Penanganan Konflik Sosial untuk Mewujudkan Jember Baru yang Aman, Maju dan Berkelanjutan, dan diikuti oleh puluhan tokoh masyarakat (Jbr-1/AAR).
