News

10 Organisasi Masyarakat Audiensi dengan Wabup Jember Tolak Peleburan DP3AKB

Jember,  Portal Jawa Timur – 10 perwakilan organisasi yang tergabung dalam Jember Organisasi Masyarakat Sipil (JOMS) mengadakan audiensi dengan Wakil Bupati Jember Djoko Susanto di  ruang rapat Kantor Bupati Jember, Rabu (19/3/2025).

Baca Juga: Sidak BKPSDM, Wabup Jember Temukan Kesalahan Prosedur Dalam Pengangkatan 17 Pelaksana Tugas OPD

Dalam audiensi tersebut, koordinator JOMS, Sulistyani menyampaikan penolakannya atas rencana Bupati Jember untuk melebur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) ke dalam OPD lain.

Baca Juga: Wadul Gus’e, Cara Bupati Jember Tampung Keluhan Warga

Lebih-lebih bidang perlindungan perempuan dan anak digabung dalam Dinas Sosial. Kata Sulis, persoalan perempuan dan anak sangat kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang integratif.

Ia lalu bercerita bahwa sebelum dibentuk DP3AKB sekian tahun lalu, persoalan perempuan ditangani oleh Dinas Sosial. Semua persoalan keperempuanan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan sosial. Dan itu tidak tepat.

“Karena coore Dinas Sosial memang sosial. Jadi walaupun diusahakan secara integrasi, tidak bisa. Akhirnya solusinya paket sembako murah. Bayangkan kalau kita punya teman yang  jadi korban perkosaan, pendekatannya sosial, hanya diberi paket sembako murah,” urainya.

Penolakan serupa juga disampaikan oleh aktifis perempuan lain, Hamdanah. Ia mengungkapkan bahwa peran DP3AKB cukup strategis untuk memberdayakan perempuan dan anak. Katanya, di Jember kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), AKI/AKB, dan stunting sangat tinggi, dan itu mengharuskan pemegang kebijakan benar-benar konsentrasi dalam menangani hal tersebut dengan tetap mempertahankan DP3AKB.

“Apa yang dikhawatirkan teman-teman di ruangan ini mungkin belum terpikirkan secara detail oleh teman-teman kita yang di Dewan,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Jember Djoko Susanto mengatakan, pihaknya menampung aspirasi tersebut, dan akan berikhtiar secara maksimal untuk mengakomodasi aspirasi JOMS.

“Akan saya koordinasikan ke Dewan, bupati, dan OPD-OPD yang membidangi ini,” ucapnya (Jbr-1/AAR).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!