Jember, Portal Jawa Timur – Efek domino pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat untuk Jember sebanyak Rp270,67 Miliar merambah kemana-mana. Salah satunya menyasar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan pengurangan dana tersebut, postur APBD Jember 2026 menyusut dari Rp 4,7 triliun menjadi Rp 4,5 triliun. Akibatnya anggaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember bakal dikepras 30 persen.
Baca Juga: Halim, Dari Pendekar Politik hingga Pendekar Silat di Jember
Menurut Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, pengurangan anggaran untuk OPD sebanyak 30 persen telah disepakati oleh Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemkab Jember.
Baca Juga: H Ahmad Halim, Belajar dari Kekalahan Kini Menatap Kursi Ketua DPRD Jember
“Kemarin ada pengurangan disepakati oleh Badan Anggaran, bupati, dan DPRD, tiap OPD dikurangi 30 persen dari masing-masing OPD. Bayangkan sendiri sudah. Bahkan kami di sini (Sekretariat DPRD Jember) juga berkurang 30 persen,” ucapnya di Jember, Kamis, (9/10/2025).
Halim menuturkan, produk hukum Indonesia berasal dari proses politik. Demikian juga dengan anggaran, juga hasil kebijakan yang diputuskan di forum politik.
Katanya, dalam pembahasan Raperda APBD Jember tahun 2026, diketahui Jember mengalami kekurangan Rp270,67 Miliar lantaran ada pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah.
“Silakan bayangan sendiri kalau kita kurang Rp270,67 Miliar untuk 2026, itu setara dengan nilai pemeliharaan infrastruktur jalan se-Kabupaten Jember,” urainya.
Sementara itu, Wakil Ketua Jember Widarto mengungkapkan, dengan berkurangnya APBD Jember sebanyak Rp270,67 Miliar, diharapkan pemerintah daerah dan DPRD kini harus lebih selektif dan fokus dalam menetapkan prioritas program.
“APBD ke depan harus jadi pemicu pertumbuhan ekonomi warga. Kalau pendapatan masyarakat naik, angka kemiskinan bisa kita tekan,” tegasnya.
Ia berharap agar anggaran tetap diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Beberapa program prioritas yang mesti dipertahankan meliputi beasiswa bagi mahasiswa, insentif untuk guru ngaji dan dukungan kepada para petani (Jbr-1/AAR).
