Opini

Menguak Tali Persambungan NU, HMI dan NasDem

Oleh: Moch Eksan

Ada banner hitam bertulis hijau. “Aku NU, Aku PKB #satuabadNU”, demikian kalimat yang tertera. Banner ini terpasang di berbagai sudut Jember. Begitu pula di Sidoarjo, juga sama.

Pesan dalam banner sarat klaim politik satu tahun menjelang Pemilu Serentak 2024. Pesan berbeda dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf.

NU dan PKB memang punya hubungan yang erat, kata Gus Yahya. Namun tak serta merta NU menjadi alat pemenangan PKB. PBNU diinginkan menjadi wadah clearing house bagi seluruh perwakilan politik yang ada.

Memasuki abad kedua NU,  keluarga besar NU ternyata telah menyebar kemana-mana. Di garis pergerakan kemahasiswaan, tak melulu di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Ada juga di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Bahkan Ketua Umum dan Sekretaris Umum PBNU sekarang ini pernah menjadi pembesar HMI di tingkatan masing-masing.

Gus Yahya tercatat pernah menjadi Ketua Umum Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (Fisip UGM) pada 1986-1987.

Sementara Saifullah Yusuf, capaian struktural di HMI lebih tinggi dari Gus Yahya yang Ketum Komisariat. Gus Ipul pernah menjadi Ketua Umum HMI Cabang Jakarta dekade akhir tahun 1980an.

Gus Yahya dan Gus Ipul merupakan pucuk pimpinan NU yang telah mengubur mitos HMI adalah Muhammadiyah yang masih kental di kampus-kampus Islam. Mitos ini sesungguhnya bagian black campaign dalam proses rekrutmen keanggotaan.

Di level organisasi kemahasiswaan saja, propaganda politik dilakukan untuk menyakinkan calon anggota. Apalagi dalam merebut calon pemilih. Propaganda adalah sebuah kelaziman dan sampai mengkooptasi identitas kultural.

NU lebih sebagai identitas kultural keagamaan daripada identitas politik kekuasaan. Hasil survei dan hasil pemilu terakhir telah mengkonfirmasi NU kultural lebih dominan daripada NU politik.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan bahwa NU adalah ormas keagamaan terbesar dengan jumlah persentase sebesar 49,5 persen. Ini berdasarkan survei pada Februari 2019 terhadap 1.200 responden dengan melalui tehnik wawancara langsung.

Poltracking Indonesia pada Oktober 2021, menemukan basis massa NU lebih kecil dari hasil survei LSI Denny JA. Hanta Yuda AR menyebut sebesar 41,9 persen basis massa muslim yang berafiliasi pada NU.

Jadi, mengacu pada hasil survei di atas, jumlah warga NU kultural antara 80 sampai dengan 110 jutaan. Gus Yahya bahkan menyebutkan jumlah warga NU dari tahun ke tahun terus meningkat. Data paling mutakhir jumlah warga NU sudah tembus diangka 59,2 persen atau sekitar hampir 150 jutaan.

Sedangkan, hasil perolehan suara PKB sebagai wadah politik warga NU pada Pemilu Serentak 2019, sebanyak 13,57 juta atau setara dengan 9,69 persen. Jumlah ini jauh lebih kecil dari jumlah warga NU yang sesungguhnya.

Dasar matematik politik ini yang membuat PBNU mengambil jarak yang sama (equi distance) dengan semua partai politik. Sehingga manfaat keberadaan dan peran NU akan lebih dirasakan banyak pihak.

Kepemimpinan Gus Yahya dibangun di atas tiga pilar strategis. Yaitu: Pertama, kebangkitan intelektual. Kedua, kebangkitan kewiraswastaan. Dan ketiga, kebangkitan tehnokratis warga NU.

Untuk itu, NU tidak dalam posisi dukung-mendukung partai politik atau calon presiden tertentu. Ormas yang dibidani oleh para kiai pesantren lebih memposisikan sebagai pemangku moral kekuasaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setiap warga NU diberi kebebasan memilih partai atau calon presiden, sesuai dengan 9 Pedoman Berpolitik Warga NU. Termasuk memilih NasDem dan calon presiden yang diusung oleh partai besutan Surya Paloh ini.

Ormas Nasional Demokrat yang menjadi embrio dari Partai NasDem ternyata ada 2 deklarator yang berasal dari NU dan PMII. Nama Abdul Malik Haromain dan Khofifah Indar Parawansa termasuk dari 45 deklator Ormas Nasional Demokrat yang diumumkan pada 1 Februari 2010.

Malik adalah politisi PKB yang pernah menjadi Ketua Umum PB PMII Periode 2003-2005. Sedangkan Khofifah adalah senior Malik di PKB dan PMII yang pernah menjadi Ketua Fraksi PKB MPR RI dan Ketua Umum Perempuan Pertama PMII Cabang Surabaya dekade akhir 80an dan awal dekade 90an.

Kendati kedua tokoh NU tak cawe-cawe membidani lahirnya Partai NasDem dan memilih balik ke barak partai dan ormas NU, koleganya asal Probolinggo yang sekampung dengan Malik ikut andil melahirkan Partai NasDem dengan para pendiri partai yang lain. Yaitu Hasan Aminuddin. Bahkan nama Partai NasDem berdasarkan usulan Pengasuh Pesantren Hati Probolinggo tersebut.

Maka dari itu wajar. Di Jawa Timur, warna hijau NasDem sangat kental. Itu tercermin dari kultural khatmul Qur’an, pembacaan sholawat nariyah 4444 kali, setiap peringatan resolusi jihad, yang biasa dilakukan jelang hajat besar partai serta hari santri nasional.

Tak jarang anggota dewan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota yang banyak berasal dari kultur NU dan pesantren. NasDem bahkan dalam mengusung calon gubernur dan atau bupati/walikota berasal dari kaum nahdliyyin.

Dalam Pilgub 2018, NasDem yang tercatat pertama kali memberikan rekomendasi Khofifah sebagai cagub Jatim. Pilkada serentak 2020, Bupati Sidoarjo, Gresik, Jember, Banyuwangi, Malang dan Mojokertoseterusnya, NasDem memberikan rekomendasi kepada para kader NU dan bahkan trah para kiai pesantren.

Jadi, tali NU juga nyambung pada HMI dan NasDem. Akhirnya, bagi saya pribadi NU adalah jalan beragama, HMI adalah jalan berfikir. dan NasDem adalah jalan berpolitik. Ketiganya tak bisa dipisahkan satu sama lain.

Selamat Harlah NU ke-100 Tahun dan Milad HMI ke-76 Tahun. Serta, pada 11 November 2023 mendatang, Ulang Tahun Partai NasDem ke-12 tahun. Mabruk alfa mabruk ‘alaika mabruk. Mabruk Alfa mabruk yaumiladuk mabruk…

*Penulis adalah Pendiri Eksan Institute

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button