Dukung Keberlanjutan MBG, DPRD Jember Tekankan Standarisasi IPAL dan Pengelolaan Sampah
Jember, Portal Jawa Timur –Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) menggelar unjuk rasa damai, Sabtu (20/6/2026). Mereka melakukan aksi damai di Gedung DPRD Jember dengan mengusung berbagai poster dan spanduk yang pada intinya menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Aksi yang berlangsung tertib tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus dukungan terhadap program-program strategis pemerintah yang dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain menyuarakan keberlanjutan program, sejumlah isu pendukung juga turut mengemuka, terutama yang berkaitan dengan aspek kesehatan lingkungan dan tata kelola operasional program MBG.
Menurut Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan sekadar melayangkan tuntutan keberlangsungan program unggulan Presiden Prabowo itu.
Namun yang juga penting adalah terawatnya kesehatan dan kebersihan dapur MBG dan masyarakat yang mengitarinya. Salah satunya adalah terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Budi meminta agar dapur MBG memiliki IPAL yang standar dengan referensi peraturan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Saya kira dapur MBG wajib memiliki IPAL yang standar BGN. Jika tidak, maka dapur bersangkutan bisa dievaluasi keberadaannya,” ucapnya kepada sejumlah media di sela-sela aksi damai FMJM.
Menurutnya, keberadaan IPAL yang memenuhi standar bukan hanya sebatas persyaratan administratif, melainkan menjadi kebutuhan mendasar untuk menjamin kualitas lingkungan di sekitar dapur MBG. Dengan aktivitas produksi makanan yang berlangsung setiap hari dalam jumlah besar, limbah cair yang dihasilkan tentu membutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Politisi Partai NasDem itu menambahkan, IPAL yang standar BGN sangat diperlukan bagi dapur MBG karena sampah yang dihasilkan cukup besar dari beraneka ragam bahan makanan. Ketika IPAL sudah sesuai standar, maka pencemaran di sungai bisa dikurangi, zat berbahaya dan bakteri bisa dihilangkan.
“Kan kasihan masyarakat jika air limbahnya tidak sehat, IPAL-nya tidak memenuhi syarat. Tapi jika IPAL-nya bagus, kesehatan masyarakat dan lingkungan tidak terganggu,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan bergizi kepada penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu berjalan secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena itu, aspek sanitasi dan pengolahan limbah harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pengelola dapur MBG.
Selain masalah IPAL, Budi juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah oleh dapur MBG. Yang ideal, lanjutnya, setiap kecamatan memiliki tempat pengolahan sampah sendiri yang dikelola secara mandiri oleh ‘persatuan’ dapur MBG di kecamatan tersebut, sehingga sampah yang dihasilkan dapat diolah kembali dan memiliki nilai ekonomi, atau paling tidak sampah sudah habis di tempat sebelum dibuang ke lokasi lain.
Menurutnya, pola pengelolaan sampah berbasis kecamatan akan menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan tempat pemrosesan akhir (TPA). Selain mampu mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA, sistem tersebut juga dapat mendorong tumbuhnya ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kembali sampah yang masih bernilai.
“Kita sekarang jangan bergantung ke TPA untuk pembuangan sampah, karena Jember sudah darurat sampah,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberlanjutan program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga harus diiringi dengan komitmen terhadap kebersihan lingkungan, kesehatan publik, serta pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas tanpa menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat di sekitarnya (Jbr-1/AAR).
