Jember, Portal Jawa Timur – Maraknya temuan menu MBG yang dinilai sangat minimalis, bahkan dianggap tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia, mendapat sorotan dari jajaran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember.
Wakil Ketua PGRI Kabupaten Jember, Mohamad Saleh, menilai banyaknya keluhan masyarakat mengenai kualitas menu MBG harus menjadi perhatian serius Satgas MBG maupun pengelola dapur MBG. Jika tidak segera ditangani, temuan menu yang terlalu sederhana bahkan berpotensi tidak layak konsumsi, dikhawatirkan akan terus berulang.
Baca Juga: MBG di Jember Selatan Tersendat, Pesan ‘Petunjuk Pimpinan’ Picu Penolakan Sekolah
“Faktanya hampir setiap hari kami menerima informasi keluhan semacam itu, meskipun tentu kebenarannya masih perlu dikonfirmasi,” ujarnya di Jember, Senin (9/3/2026).
Saleh mendukung langkah cepat dan tegas dari Satgas MBG terhadap setiap temuan atau laporan masyarakat terkait menu yang tidak sesuai harapan. Dapur yang mendistribusikan menu bermasalah, menurutnya, perlu segera mendapat teguran. Bahkan, bila setelah penyelidikan terbukti ada pelanggaran, dapur tersebut dapat direkomendasikan untuk dibekukan sementara.
Baca Juga: Dosen Polije Ditantang Buat Aplikasi Takaran Menu MBG
“Sebab kalau tidak ditangani serius, masyarakat bisa saja menolak program MBG secara keseluruhan. Padahal masih banyak dapur yang bekerja dengan jujur dan menjaga kualitas,” katanya.
Saleh juga mengaku heran melihat perbedaan kualitas menu antar dapur MBG. Ada dapur yang menyajikan menu sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN), namun ada pula yang terkesan sangat minimalis, padahal besaran anggaran yang diterima sama. Di sisi lain, pemilik dapur juga mendapat Rp2.000 dari setiap porsi MBG yang disalurkan.
“Kalau tidak salah, anggaran MBG itu Rp8.000 per porsi untuk anak TK sampai kelas 3 SD. Sedangkan untuk kelas 4 SD ke atas sekitar Rp10.000 per porsi. Itu di luar yang Rp2.000 untuk owner,” jelasnya.
Menurut Saleh, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki kewenangan dalam merencanakan sekaligus mengeksekusi menu MBG. Setiap komponen menu, kata dia, sudah memiliki standar harga yang ditetapkan oleh BGN. Karena itu, Kepala SPPG diharapkan mampu memaksimalkan standar tersebut untuk menghasilkan menu yang layak dan berkualitas.
“Misalnya harga pisang ditetapkan Rp2.200 per buah. Itu mungkin memang standar dari BGN. Tapi kenyataannya berbeda: ada yang menyajikan pisang sangat kecil bahkan belum matang dengan harga Rp2.200, sementara di dapur lain pisangnya besar dan bagus dengan harga yang sama,” paparnya.
Ia berharap para Kepala SPPG dapat saling bertukar informasi atau bahkan melakukan studi banding ke dapur lain guna memperbaiki kualitas menu MBG ke depan. Menurutnya, program MBG merupakan inisiatif yang sangat baik karena memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.
“Program ini sangat bagus karena menyasar masa depan anak-anak kita, mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan. Tapi kalau terlalu sering muncul persoalan, tentu akan sulit dipertahankan,” ujarnya.
Di sisi lain, Saleh mengapresiasi beberapa dapur MBG di Jember yang dinilai mampu menjaga kualitas menu. Salah satunya adalah dapur MBG Bintoro yang disebut sebagai dapur perintis didi Kabupaten Jember.
“Saya terus terang mengapresiasi dapur MBG Bintoro. Sejak awal berdiri, kualitas menu selalu menjadi prioritas,” pungkasnya (Jbr-1/AAR).
