Jember, Portal Jawa Timur – Apapun program yang digagas Pemerintah Kabupaten Jember muaranya adalah mengentas kemiskinan. Kemiskinan harus dilawan dengan berbagai pola dan program yang terarah dan terukur.
Baca Juga: Resmikan Jembatan Gotong Royong di Arjasa, Wabup Jember: APBD Itu Hak Rakyat
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Jember Jawa Timur, Djoko Susanto saat menjadi narasumber dalam dialog terbuka di café Kemiri, Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Rabu (8/10/2025).
Baca Juga: Kunjungi Pantai Cemara Puger, Wabup Jember Minta Obyek Wisata Minta Dikelola Profesional
Menurut Pak Djos, sapaan akrabnya, pengentasan kemiskinan harus menjadi muara dari semua kebijakan Pemkab Jember. Katanya, problem kemiskinan di kota dan desa berbeda. Di desa, sumber daya alamnya melimpah tapi terkendala kemampuan dalam mengelola kekayaan alam yang ada. Sedangkan di kota, sumber daya manusianya cukup namun terkendala oleh sumber daya alamnya.
Oleh karena itu, salah satu yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah mengoptimalkan potensi pertanian karena Jember adalah daerah agraris.
“Misalnya sektor pertanian, tidak hanya berbicara soal produktifitas, tapi bagaimana membangun ekosistem di sektor pertanian,” ucapnya.
Pak Djos menjelaskan, ekosistem yang dimaksud adalah membangun kebersamaan dengan melibatkan masyarakat kota dan desa dalam memanfaatkan potensi pertanian.
“Yang memproduksi pertanian orang desa, sedangkan yang berjualan orang kota. Kalau ekosistem berjalan dengan baik, siapa berperan apa, dan kapan harus berbuat, rantai perekonomian jadi bergerak serentak,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengungkapkan bahwa untuk mengurangi angka kemiskinan, selain memberdayakan potensi pertanian, juga dengan dua hal: tekan sisi pengeluaran, dan genjot sisi pendapatan.
Katanya, dari sisi pengeluaran sebenarnya Jember sudah mengalami trend positif. Salah satu pengeluaran yang cukup besar adalah biaya kesehatan ketika seseorang di dera penyakit. Dan tidak jarang orang kehilangan banyak harta gegara sakit, dan ujung-ujungnya jadi miskin.
“Nah ketika kita punya UHC Prioritas seharusnya pengeluaran di sektor kesehatan sudah berkurang. Demikian juga di sektor pendidikan, juga ada beasiswa,” urainya.
Sedangkan untuk menggenjot pendapatan, menurut Widarto, salah satunya adalah meningkatkan UMKM.
“Karena itu pemerintah harus hadir, baik dari sisi permodalan, pendampingan sampai akses pasarnya,” pungkas Widarto (Jbr-1/AAR).
