Jember, Portal Jawa Timur – Stunting masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia, termasuk Jember. Karena itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, Suprihandoko tak pernah lelah mendorong kesadaran masyarakat betapa pentingnya balita bebas stunting.
Baca Juga: Penderita Stunting Capai 34, 9 Persen, Wabup Jember: Ini Butuh Usaha yang Tak Biasa
Yang terbaru, Siprihandoko menyampaikan materi tentang stunting di acara Reses H Nur Yasin di Pondok Pesantren Bahjatul Ulum, Sukowono Kabupaten Jember, Rabu (9/8/2023). Dalam acara yang bertajuk Sosialisasi KIE Lini Bawah Stunting Kabupaten/Kota Tahun 2023 tersebut, antara lain dihadiri oleh Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi, Perwakilan BKKN Propinsi Jawa Timur, anggota Komisi IX DPR RI, Nur Yasin, dan sekitar 300 warga.
Baca Juga: Penurunan Angka Stunting Juga Jadi Perhatian Bupati Jember di Program J-Berbagi
Menurut Suprihandoko, sebenarnya mencegah stunting tidak susah-susah amat. Syaratnya para remaja harus mematuhi peraturan. Misalnya terkait dengan usia nikah, harus dipenuhi syarat umurnya. Yaitu untuk laki-laki minimal berumur 25 tahun, sedangkan untuk perempuan minimal berusia 21 tahun. Umur yang demikian itu sudah termasuk umur yang matang atau siap menikah.
“Kalau menikah sebelum umur yang disarankan itu, rawan anak yang dilahirkan tertimpa stunting. Tidak semuanya, tapi rawan,” ucapnya.
Ia menambahkan, menikah dengan umur yang sudah matang merupakan upaya preventif bagi timbulnya stunting. Sehingga jika sejak dalam kandungan stunting sudah dicegah, maka kemungkinan besar stunting bisa diatasi.
“Jadi menikah di usia yang matang merupakan langkah awal mencegah stunting,” tuturnya.
Sementara itu, Nur Yasin mengungkapkan bahwa angka penderita stunting di Jember masih tinggi. Padahal, katanya, Suprihandoko cukup rajin sosialisasi tentang stunting.
“Saya ini dan Pak Supri paling rajin lho meluangkan waktu untuk sosialisasi stunting,” jelasnya.
Menurutnya, stunting memang harus dicegah dan dihilangkan. Sebab, akan menjadi beban bagi masa depan bangsa lantaran subsidi anak yang stunting diambilkan dari anak yang sehat alias tidak stunting. Misalnya di Jember dalam 10 anak ada 3 yang stunting, maka dalam ekonomi makro hitungannya hanya 4 yang bisa produktif. Sebab, yang 3 anak tak stunting harus menyubsidi kehidupan 3 anak yang stunting, sehingga hanya 4 anak yang benar-benar produktif.
“Jadi di Jember ini misalnya ada 3 orang yang stunting, maka yang bisa produktif hanya 4 orang,” pungkasnya (Jbr-1/Aryudi AR).
